Setelah Mundur, Mungkinkah Sri Mulyani Dicekal?

OLEH: ARIEF TURATNO

MENYUSUL pengajuan mundurnya Sri Mulyani Indrawati (SMI) dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) dalam kabinet pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), muncul banyak komentar. Komentar yang paling banyak muncul, baik dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun dewan adalah agar SMI segera dicekal. Alasannya, sebentar lagi yang bersangkutan bakal menjadi Direktur World Bank  (Bank Dunia), dan kemungkinan besar akan tinggal di Amerika Serikat (AS). Pertanyaan dan persoalannya adalah apakah memang SMI harus dicekal, ataukah dibiarkan ke AS?

Untuk mencekal seseorang tentu ada banyak alasan. Yang paling umum yang bersangkutan terindikasi kuat terlibat dalam suatu kejahatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, ini pun kadangkala belum cukup menjadi alasan untuk pencekalan. Biasanya, pencekalan akan dilakukan pihak terkait, bilamana status yang bersangkutan telah jelas posisinya, sebagai tersangka. Dan meskipun sudah menjadi tersangka, untuk mencekal seseorang harus ada surat keterangan yang menyatakan dia tidak boleh meninggalkan Indonesia.

Prosedur semacam inilah yang selalu berlaku di sini (Indonesia). Memang, terkesan ini berbelit dan rumit. Karena belat-belit dan rumitnya proses pencekalan, sehingga tersangka korupsi Anggoro Widjaya kakak kandung Anggodo Widjaya bisa leluasa lari ke Singapura. Karena alasan yang sama, Eddy Tanzil pun bisa dengan seenaknya meninggalkan Indonesia tanpa dapat dicegah. Dan masih banyak buronan kelas kakap yang gampang lari dari Indonesia karena alasan kerumitan birokrasi semacam tadi. Pertanyaannya bagaimana dengan status SMI?

Sampai sejauh ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memeriksa SMI dalam kasus bail out Bank Century senilai Rp6,7 triliun belum menetapkan status Menkeu sebagai tersangka. Pemeriksaan yang sudah dilakukan KPK terhadap SMI dalam kapasitas Menkeu sebagai saksi. Karena itu, tentu tidak ada alasan buat aparat penegak hukum untuk mencekalnya. Lagi pula, SMI adalah orang yang dianggap cukup terkenal, dan dia bepergiannya cukup jelas, yakni ke AS. Kita dapat mencekal SMI, kalau KPK yang menangani kasus bail out Bank Century itu berani menetapkan Menkeu menjadi tersangka.

Bagi KPK sendiri tentu bukan persoalan mudah untuk menetapkan Menkeu sebagai tersangka. Sebab kalau itu dilakukan KPK, maka lembaga independent ini harus pula berani menetapkan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka. Sebab, ketika kebijakan bail out dibuat dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati, Boediono hadir sebagai anggota dalam kapasitas dia sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Dan dalam kebijakan bail out itu, berdasarkan keterangan dalam kesaksian mantan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla (JK) beberapa waktu lalu di depan Pansus Hak Angket DPR RI soal Bank Century. Apa yang dilakukan SMI dilaporkan kepada Presiden SBY.

Artinya, kalau KPK berani menetapkan SMI sebegai tersangka kasus bail out, maka tidak hanya Boediono yang bakal menjadi tersangka. Namun, bisa jadi Presiden SBY pun dapat dijadikan tersangka. Pertanyaannya adalah apa itu mungkin? Sebab ada mekanisme yang nampaknya akan sangat sulit dilakukan KPK untuk menetapkan mereka menjadi tersangka dalam kasus bail out. Sebab untuk sampai kesana harus melalui rute yang sangat terjal dan nyaris tidak mungkin dilakukan. Yakni, harus didahului dengan hak menyatakan pendapat dewan. Disusul dengan impeachment dengan persyaratan yang untuk sekarang sulit terwujud.

Kondisi semacam inilah yang menurut saya, nampaknya boleh saja kita berkeinginan mencekal SMI. Namun, nampaknya sulit terwujud, jika pemerintahan belum berganti. Karena mencekal SMI akan berakibat semacam efek kerambol, yang dampaknya sulit dibayangkan. Ini artinya, kita hanya bisa berteriak, tetapi tanpa dapat melakukan apa-apa. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu, mirip Si Pungguk Merindukan Bulan!

Sumber : Jakartapress.com