JAKARTA (Suara Karya): Berbeda dengan skandal kasus Bank Century, pengungkapan kasus penggelapan pajak dengan aktor utama Gayus Tambunan dalam waktu cepat menyapu banyak korban.
Mereka yang diduga menjadi "aktor" makelar kasus (markus) pegawai pajak pemilik rekening Rp 28 miliar itu--entah di kepolisian, Ditjen Pajak, maupun kejaksaan--mulai dikenai tindakan.
Di kepolisian, sosok yang tersapu penindakan kasus Gayus ini adalah Brigjen Pol Edmond Ilyas. Dia kemarin resmi dinonaktifkan sebagai Kapolda Lampung. Pos Kapolda Lampung segera diisi oleh Brigjen Sulistio Ishak yang selama ini menjabat Wakadiv Humas Mabes Polri.
Mabes Polri juga me-nonjob-kan perwira menengah di Bareskrim yang menangani kasus Gayus, yaitu Kombes Pol Pambudi Pamungkas dan Kombes Pol Eko Budi Sampurno. Sebelumnya, Kamis lalu, Mabes Polri juga menonaktifkan sekaligus menahan perwira menengah di Direktorat II Ekonomi Khusus (Dir II Eksus) Bareskrim Polri, Kompol Arafat dan AKP Sumartini.
Di Ditjen Pajak sendiri, sepuluh atasan Gayus dibebastugaskan. Bahkan Direktur Keberatan dan Banding Bambang Heru diganti. Atasan Gayus itu kini menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Kepatutan Internal Transformasi Sumber Daya Aparatur (Kitsda) Ditjen Pajak. Selain Bambang Heru, empat orang yang menjabat kepala subdirektorat dan lima pejabat eselon IV di Ditjen Pajak dibebastugaskan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tangerang Suyono, Kamis lalu, dimutasi. Tindakan tersebut diduga terkait dengan vonis bebas atas terdakwa Gayus Tambunan.
Menurut Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, keputusan mengganti Brigjen Pol Edmond Ilyas adalah untuk memudahkan proses pemeriksaan dan penyidikan seputar uang Rp 28 miliar di rekening Gayus Tambunan.
Edmond Ilyas adalah satu dari dua jenderal polisi yang disebut mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji terlibat dalam praktik markus pajak Rp 28 miliar di rekening Gayus. Satu jenderal lagi, Brigjen Pol Raja Erizman, yang menggantikan Edmond sebagai Direktur II Eksus Bareskrim Polri, belum dikenai tindakan. Erizman sendiri adalah pejabat yang mengeluarkan surat perintah pembukaan blokir rekening Gayus.
Soal Raja Erizman yang belum dinonaktifkan, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang beralasan, proses pemeriksaan belum sampai mengganggu tugasnya.
Sebelumnya, banyak kalangan mendesak agar dua jenderal polisi yang diduga terlibat dalam kasus markus itu dinonaktifkan. Desakan itu antara lain disampaikan pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, juga aktivis Indonesian Police Watch, Johnson Panjaitan dan Netta S Pane. Wartawan juga berkali-kali menanyakan soal itu.
Penggantian Edmond Ilyas sebagai Kapolda Lampung dibungkus dengan penggantian empat kapolda lain, yakni Kapolda Maluku Utara, Kapolda Aceh, Kapolda Gorontalo, dan Kapolda Bangka Belitung. Penggantian lima kapolda itu berdasarkan telegram rahasia Kapolri, 2 April 2010.
Sementara itu, sumber di Mabes Polri menyebutkan, dua anggota perwira berpangkat kombes, yakni Kombes E dan Kombes P, yang merupakan atasan Kompol Arafat, dimutasi dari Bareskrim.
Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri kini tengah menindaklanjuti kasus kode etik profesi, dugaan praktik makelar kasus, dan tindak lanjut atas perkara Gayus Tambunan. Mabes Polri juga tengah mendalami pemeriksaan atas pertemuan Andi Kosasih, Gayus Tambunan, Haposan Hutagalung (pengacara Gayus), dan penyidik Polri di dua hotel di Jakarta.
Sementara itu, Dirjen Pajak M Tjiptardjo menjelaskan, sepuluh atasan Gayus dibebastugaskan untuk mempermudah proses pemeriksaan atas diri mereka. Penonaktifan berlangsung dua minggu, tapi bisa diperpanjang apabila diperlukan.
Ditjen Pajak memastikan akan memeriksa surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak sekitar 15.000 pegawainya yang diindikasikan rawan terlibat dalam tindak penyelewengan. Data SPT dalam tiga tahun terakhir milik pegawai yang diperiksa akan dibandingkan dengan data yang dimiliki Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Kita periksa kalau ada yang janggal. Kalau datanya wajar, tidak apa-apa," kata Tjiptardjo. Dia menegaskan, pihaknya tengah menyiapkan kerja sama dengan PPATK.
Dirjen Pajak juga akan menelusuri kemungkinan adanya aliran dana dari Gayus ke petugas pajak yang lain. Jika terbukti ada, akan diambil tindakan tegas. Tapi, semuanya ditentukan setelah Ditjen Pajak bertemu Gayus.
Sementara itu, Suyono sebagai Kajari Tangerang digantikan oleh Chaerul Amir, mantan pejabat Inspektur Pembantu Tindak Pidana Umum III pada Inspektur Tindak Pidana Umum Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas). Suyono sendiri lantas ditempatkan sebagai Asisten Intelijen Kejati Sulsel.
Kajati Banten Joko Subagyo menyatakan, penggantian Suyono sebagai Kajari Tangerang ini tidak terkait dengan praktik markus pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. "Mutasi ini adalah hal yang biasa," katanya.
Saat dicecar pertanyaan soal penghilangan pasal korupsi dalam kasus Gayus Tambunan, sehingga jaksa hanya mengajukan perkara penggelapan dan pencucian uang ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Joko terkesan menghindar.
"Saat ini, kan, Jamwas Kejagung sedang menanganinya. Jadi kita lihat saja hasilnya, berapa jumlah jaksa yang terlibat," ujarnya.
0 comments:
Post a Comment